West Papua Advocacy Team Urges Unrestricted Visit by UN Special Rapporteur

Sunday, 13 January 2013, 11:40 am
Press Release: West Papua Media Alerts

West Papua Advocacy Team Urges Unrestricted Visit by UN Special Rapporteur

For immediate release

January 13, 2013 - The West Papua Advocacy Team is deeply concerned about the Government of Indonesia's unilateral decision to restrict the planned visit of the United Nations Special Rapporteur on the promotion andprotection of the right to freedom of opinion and expression Frank La Rue. 

The government invited La Rue to visit Indonesia last May during the UN Human Rights Council's periodic review of human rights in Indonesia. Indonesia came under pressure during that meeting because of its poor record of protecting human rights, notably in West Papua.

The government's proposed restrictions would prevent La Rue from visiting West Papuan and other political prisoners held in Jayapura and elsewhere. These political prisoners are incarcerated for their peaceful political dissent. For many years the Indonesian government has sought to limit freedom of expression by West Papuans, often by smearing dissenters as separatists and disingenuously claiming that these dissenters are tied to the Papuan armed opposition. 

According to reliable sources, the UN Special Rapporteur -- who is scheduled to arrive in Indonesia on January 14 -- plans to postpone his visit unless he is allowed to visit prisoners in both Jayapura and Ambon in the Moluccas. The government proposed only to allow him to meet with officials in Jakarta and with a religious cleric imprisoned in Sampang. Moluccan political prisoners, like Papuan political prisoners, have been incarcerated because of their peaceful dissent.

Human rights groups estimate that there are up to 100 political prisoners in Indonesia, mainly Papuans and Moluccans, including at least 15 Papuans imprisoned under charges of treason.

The West Papua Advocacy Team strongly urges the Indonesian government to lift any restrictions that would prevent the Special Rapporteur from meeting with political prisoners in Jayapura and in Ambon. The Indonesian government is accountable to the international community to respect rights of political prisoners under terms of numerous international conventions to which it is party. A visit by the Special Rapporteur is an important means by which to ensure Indonesian compliance with its international obligations.

The West Papua Advocacy team encourages the Special Rapporteur to postpone his visit until such time as he is able to set his own agenda for the visit, including meetings with political prisoners in Jayapura and Ambon.

The West Papua Advocacy Team is a U.S.-based NGO composed of academics, human rights defenders and a retired U.S. Diplomat. ENDS © Scoop Media 

see also :

• West Papua Report
• ETAN : West Papua Advocaty Team Urges Unrestricted Visit by UN Special Rapporteur
• WPAT: Letter to Secretary of State Clinton on West Papua Concerns
• More than 90 Groups Urge U.S. Not to Sell Attack Helicopters to Indonesia
• ETAN writes on health care for Papuan political prisoner Filep Karma
• Indonesia Respect Rights of Papuan Prisoners Filep Karma and Buchtar Tabuni

=======

PENCEKALAN Frank La Rue Tuai Kecaman

Anugerah Perkasa; Senin, 14 Januari 2013 | 01:47 WIB

JAKARTA—The West Papua Advocy Team (WPAT) mengecam pemerintah Indonesia yang melarang rencana kunjungan pelapor khusus untuk perlindungan hak berpendapat dan ekspresi PBB Frank La Rue ke Jayapura dan Ambon pada Januari.

WPAT mengatakan larangan pemerintah Indonesia itu akan menghalangi La Rue untuk mengunjungi sejumlah tahanan politik yang ada di Papua dan Maluku. Dalam siaran resmi WPAT maupun Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), La Rue dijadwalkan akan datang ke Indonesia pada 14-26 Januari 2013.

"Menurut sumber terpercaya, pelapor khusus PBB dijadwalkan tiba pada 14 Januari, namun berencana untuk menundanya, kecuali diizinkan mengunjungi para tahanan di Jayapura dan Ambon," demikian siaran pers WPAT, Minggu (13/01/2013).

WPAT adalah organisasi sipil yang berbasis di Amerika Serikat dan terdiri dari para akademikus, pembela HAM serta mantan diplomat. 

Data Kontras menyatakan pada sidang Universal Periodic Review (UPR) tahun lalu banyak negara-negara yang meminta pemerintah Indonesia untuk mengundang pelapor khusus PBB ke Indonesia. Hal itu kemudian disampaikan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, terkait rencana untuk mengundang tiga pelapor khusus PBB yaitu pelapor khusus kebebasan berekspresi dan berpendapat, pelapor khusus hak atas kesehatan dan pelapor khusus untuk perumahan layak. Rencana kunjungan tersebut diagendakan saat itu akan dilakukan pada 2013. 

Oleh karena itu, WPAT mendesak agar pemerintah Indonesia mencabut larangan yang menghalangi La Rue bertemu para tahanan politik di kedua wilayah tersebut. Menurut mereka, Indonesia harus akuntabel terhadap komunitas internasional dan menghormati hak para tahanan politik sesuai dengan konvensi internasional. "Kunjungan pelapor khusus sangat penting untuk menjamin bahwa Indonesia patuh terhadap kewajiban internasional."

Kontras memaparkan kunjungan itu memberikan harapan positif bagi kondisi dan situasi Indonesia belakangan ini yang dipenuhi dengan peristiwa yang mengancam hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat. Di antaranya terjadi di beberapa wilayah konflik seperti Papua yaitu kepada para demonstran atau mahasiswa di Papua yang  melakukan aksi serta pemberlakuan pasal makar di Papua dan Maluku bagi para tahanan politik yang diidentifikasi sebagai pihak yang melakukan tindak pidana keamanan negara. 

"Dua wilayah tersebut merupakan wilayah cukup strategis bagi pelapor khusus untuk melihat capaian-capaian yang diperoleh oleh pemerintah Indonesia dalam memberikan jaminan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat diwilayah tersebut," tulis Kontras.  (sut)